Tupoksi

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

 

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Malang

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

  1. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat;
  2. penyusunan bahan perumusan dan pengkajian kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
  3. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan;
  4. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan bidang sarana dan prasarana keagamaan serta kerukunan umat beragama;
  5. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana keagamaan;
  6. penyusunan bahan perumusan kebijakan terhadap pelaksanaan pemberdayaan lembaga keagamaan dan pemberian fasilitasi kegiatan keagamaan dan pendidikan keagamaan;
  7. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian penyelenggaraan urusan haji;
  8. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberian ijin pendirian tempat ibadah;
  9. penyiapan bahan pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan;
  10. penyusunan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan lembaga keagamaan;
  11. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bagian sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;
  12. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  13. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  14. penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian dari Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;
  15. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian sebagai bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;
  16. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  17. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  18. penyusunan bahan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah;
  19. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  20. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  21. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat;
  22. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  23. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan;
  24. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  25. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten Administrasi Umum.

 

Subbagian Analisa Kesejahteraan Rakyat

Melaksanakan tugas pokok pengkajian dan penelaahan terhadap kondisi dan dinamika di bidang kesejahteraan rakyat.

Subbagian Analisa Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

  1. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
  2. pengkajian kebijakan dan persoalan-persoalan masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
  3. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat;
  4. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  5. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  6. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  7. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  8. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  9. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugas pokoknya.

 

Subbagian Keagamaan

Melaksanakan tugas pokok perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan kegiatan

sosial keagamaan.

Subbagian  Keagamaan mempunyai fungsi :

  1. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan;
  2. penyusunan bahan perumusan kebijakan kerukunan beragama;
  3. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan;
  4. penyusunan bahan perumusan kebijakan terhadap pelaksanaan pemberdayaan lembaga keagamaan;
  5. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian penyelenggaraan urusan haji;
  6. penyiapan bahan pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan;
  7. penyusunan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan lembaga keagamaan;
  8. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  9. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  10. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  11. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  12. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugas pokoknya.

 

Subbagian Sarana dan Prasarana

Melaksanakan tugas pokok perumusan kebijakan sarana dan prasarana sosial

keagamaan di Daerah.

Subbagian Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

  1. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan bidang sarana dan prasarana keagamaan;
  2. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pemberian bantuan sarana dan prasarana keagamaan;
  3. pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan bantuan sarana dan prasarana keagamaan yang diterima Pemerintah Daerah;
  4. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberian ijin pendirian tempat ibadah;
  5. penyusunan bahan perumusan kebijakan terhadap pemberian fasilitasi kegiatan keagamaan dan pendidikan keagamaan;
  6. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  7. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  8. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  9. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan;
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugas pokoknya.

Tinggalkan Balasan